Penasaran Isi Perppu Ormas No 2 Tahun 2017

Kalo soal politik saya kurang begitu paham, maklumlah blogger abal-abal seperti saya ini biasanya cuma baca judul dan lihat gambar beritanya saja sedangkan isinya apa saya malah males baca. Entah sudah berapa lama saya jarang update tapi hari ini saya coba update tentang Pasal Ormas, yang beberapa waktu lagu baru di sahkan dan bikin heboh karena ormas yang dibubarkan tidak terima dengan berlakunya pasal tersebut.

Okey kita langsung saja baca isi tentang Perppu Ormas NO. 2 Tahun 2017

Berikut isi pasal 59 di Perppu 2/2017:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Revisi ayat di pasal 59 ini berpengaruh pada sanksi yang dikenakan terhadap ormas yang melanggar.

Menurut saya pribadi Perppu yang baru di sahkan ini memang tegas namun apakah pemerintah bisa bersikap tegas menerapkan Perppu ormas No. 2 Tahun 2017 ini kepada semua ormas yang melanggar???

Kita lihat saja nanti brohhh, sebelum Perppu ormas ini lahir, ormas suci banyak yang mengendendalikan situasi politik di Indonesia dengan kedok agama tapi sebenarnya ingin eksistensinya diakui di Indonesia dan konyolnya mereka masuk ke ranah politik yang konon sangat dilarang oleh agamanya.

Gambar: Beritagar.Id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *